Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kuatkan Implementasi Revitalisasi Bahasa Daerah Sasak, Samwa dan Mbojo

MATARAM – Program pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra menjadi salah satu program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program yang telah berjalan sejak tahun 2022 ini bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah. 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan program Revitalisasi Bahasa Daerah dalam beberapa tahapan. 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengupayakan pelaksanaan komitmen program Revitalisasi Bahasa Daerah. 

Tahun 2024 ini, program ini diwujudkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Antarinstansi dan Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Model Pembelajaran Bahasa Daerah Sasak, Samawa, dan Mbojo di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan di Hotel Santika, Mataram, Senin (29/1). Kegiatan berlangsung hingga 31 Januari 2024.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,  Imam Budi Utomo, melalui ruang zoom, Penjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Suka, Kasubbag Umum Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kasubbag Umum Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Pendidikan 10 kabupaten dan kota se-NTB, dan perwakilan dinas pendidikan dan guru SD dan SMP Kabupaten dan Kota se-NTB.

Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Imam Budi Utomo, menyampaikan bahwa tahun 2024 ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan Revitalisasi Bahasa Daerah yang dilaksanakan di NTB. 

Program ini direncanakan akan dilanjutkan di masa-masa yang akan datang sehingga tujuan besar pelestarian dan pengembangan bahasa dan kebudayaan daerah dapat terwujud.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Pejabat Gubernur Provinsi NTB dan Dinas Pendidikan yang telah bekerja sama dengan kami, terutama dalam upaya pelestarian bahasa daerah. Berkat adanya kolaborasi dan sinergi dengan para mitra, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melaksanakan kegiatan ini dengan maksimal. Perlu kami informasikan bahwa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan kontribusi pengembangan bahasa,” ujarnya saat membuka kegiatan melalui ruang virtual zoom.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mengenai tiga program prioritas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Program ketiga tersebut adalah literasi, pelindungan dan pemodernan bahasa dan sastra, dan penginternasionalan bahasa Indonesia.

“Untuk program literasi, kami telah mencetak dan mendistribusikan jutaan buku cetak ke berbagai wilayah, salah satunya NTB. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Program prioritas kedua adalah pelindungan bahasa dan sastra daerah, yaitu program Revitalisasi Bahasa Daerah. Selain itu, ada program konservasi dan pemetaan bahasa daerah dengan 718 bahasa daerah. Program ketiga sebagai perubahan dari peraturan peraturan-undangan agar bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pada November 2023 yang lalu, bahasa Indonesia telah ditetapkan sebagai bahasa resmi UNESCO,” ungkapnya melanjutkan paparan. 

Sebagai informasi, rangkaian kegiatan Revitalisasi Bahasa Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten di NTB, telah menyita atensi yang luar biasa dalam penyelenggaraannya. Saat ini, program Revitalisasi Bahasa Daerah menjadi program pemerintah daerah. 

“Kami telah beraudiensi dengan Sekretaris Jenderal dan Kementerian Dalam Negeri terkait penjajakan kerja sama program Revitalisasi Bahasa Daerah yang akan dilaksanakan bersama. Jika program ini dilaksanakan dengan penuh sinergi maka pelestarian bahasa daerah kita dapat dilakukan dan kita tidak akan kehilangan bahasa daerah,” tutup Imam Budi Utomo mengakhiri dengan penekanan pada sinergi pelestarian bahasa daerah.

Dukungan program Revitalisasi Bahasa Daerah dibawakan juga oleh Pejabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang hadir sekaligus membuka kegiatan secara resmi. Ia mengungkapkan bahwa dalam konteks konservasi, bahasa merupakan suatu hal yang otentik. Ia menekankan nilai filosofi tentang tiga kepentingan dalam Trigatra Bangun Bahasa, yaitu bahasa Indonesia yang diperkuat, bahasa daerah yang dilestarikan, dan bahasa asing yang dikuasai. Hal ini adalah kondisi kebatinan kebudayaan dan bahasa. 

“Hari ini saya ungkapkan, mari kita perkuat komitmen penguasaan kita tentang bahasa daerah. Seperti pembukaan tadi, saya membukanya dengan nembang puja puji. Betapa kita menjadi makhluk yang sangat kaya akan bahasa. Ke depannya, kita harus memikirkan idealnya penggunaan bahasa,” tuturnya memulai dengan tembang bahasa Sasak.

Ia menambahkan bahwa pada tahun 2045, Indonesia telah mencanangkan Indonesia Emas. Ia meminta adanya strategi dan upaya bersama untuk melestarikan bahasa daerah. 

“Pergumulan proses waktu yang akan datang menuju Indonesia Emas, apakah kemenangan kita berwujud penguasaan bahasa internasional? Apakah penegasan UNESCO atas bahasa Indonesia memberi kontribusi positif? Apakah ada komitmen kita dalam pelestarian bahasa daerah membekas dan berdampak nyata? Saya atas nama pemerintah mengapresiasi kegiatan ini. Bagaimana di tengah pergulatan zaman, kita mampu menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah secara nyata. Sekarang hadir para pemangku kepentingan, silakan kita koordinasikan dan rumuskan bersama,” tandasnya mengajak para pemangku kepentingan untuk ikut terlibat aktif dalam merencanakan hasil kegiatan ini.

Menurutnya, pelestarian budaya lokal menjadi salah satu poin penting dalam menyukseskan kegiatan ini. Proses melahirkan bahasa tentu memiliki dimensi dan ruang. Apakah tahun 2045 akan didominasi oleh Bahasa Indonesia atau bahasa asing? Bagi Lalu Gita pertanyaan ini perlu menjadi perenungan kita bersama. 

“Saya mohon Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga berkoordinasi dengan Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk hal-hal yang bisa diintervensi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Setelah ini, mari kita berkoordinasi bersama dan hasil ini akan dicatat sebagai hasil perencanaan Pemerintah Daerah Provinsi NTB,” terangnya mengharapkan koordinasi lanjutan bersama.

Selanjutnya, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Puji Retno Hardiningtyas,  memberikan berbagai laporan kegiatan. Ia menerangkan bahwa kegiatan ini setiap tahun dilaksanakan dalam rangka menyatukan pemikiran antara Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah, guru master, pakar bahasa dan sastra daerah, dan masyarakat NTB secara luas. 

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama tiga hari sejak tanggal 29—31 Januari 2024 dan dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri atas kepala dinas pendidikan 10 kabupaten/kota; kepala bidang SD, SMP, Kebudayaan sepuluh kabupaten kota; komunitas sastra; Pelaku; sastrawan; budayawan yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pelindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dilakukan selama dua tahun berturut-turut, yakni pada 2022 dan tahun 2023. Setiap tahun kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Provinsi NTB menghasilkan keluaran 251 orang guru master atau guru utama. 

Guru-guru master yang dicetak oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat mengimbaskan ilmu yang didapat selama pelatihan kepada siswa, komunitas, sesama guru, bahkan kepada masyarakat sehingga semangat atau sikap positif penutur bahasa daerah terhadap bahasa daerahnya semakin hari semakin meningkat.

Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ini menghadirkan tiga narasumber yang akan berbagi praktik baik pelaksanaan pelestarian bahasa daerah dalam program Revitalisasi Bahasa Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur, Izzudin, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa, Ikhsan Savitri, dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Bima, Supratman. 

Kegiatan ini fokus pada pelaksanaan koordinasi bersama yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dan pakta integritas bersama. Harapannya semua lembaga, pemangku kepentingan, unsur pendidikan, dan masyarakat dapat mewujudkan tujuan kegiatan ini.(res)

 

Related posts